DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA

Hallo teman-teman semua. pada kesempatan kali ini saya mau membagikan makalah hasil kerja saya mengenai dinamika korupsi di indonesia, semoga bisa sebagai bahan refrensi teman-teman sekalian dan menambah wawasan. Berikut ini makalah saya.

MAKALAH

DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA

 

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang:

            Kemajuan sebuah negara bisa dilihat dari maraknya pembangunan di negara tersebut, pembangunan ini berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek sumber daya manusia (yakni orang-orang yang terlibat didalamnya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan) dan pembiayaan, dimana kedua aspek ini menjadi syarat pembangunan menuju suatu proses perubahan. Namun jika perhatikan pembangunan di Indonesia kini kian melambat salah satu faktornya adalah korupsi.

                Awal mula tindakan korupsi sudah sejak lama terjadi di masa lampau saat masa penjajahan belanda. Pada masa orde baru Soeharto pun  terjadi tindakan korupsi masal yang terjadi secara masiv hingga mengakibatkan krisis ekonomi atau moneter pada tahun 1998. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada era soeharto menyisakan beban bagi pemerintahan indonesia selanjutnya.

Korupsi kini menjadi salah satu masalah utama dalam dunia birokrasi di Indonesia dan Dunia, kasus-kasus korupsi telah banyak menyeret aktor-aktor politik yang berperan didalamnya, dan para koruptor ini bukan lain adalah mereka yang berkedudukan sebagai Pejabat Daerah/Negara, Para Wakil Rakyat, dan Para Menteri Negara yang harusnya mereka inilah yang menjadi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk kemajuan daerah atau negaranya, namun disia-siakan dengan perbuatan tidak terpuji tersebut sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan publik kepada pemimpinnya sendiri.

Dengan seseorang melakukan korupsi berarti ia mencoba untuk mengotori nama baiknya, keluarganya, asalnya, dan mungkin juga negaranya, korupsi ini adalah suatu tindakan yang menunjukan sisi keserakahan seorang manusia, korupsi menunjukan betapa manusia itu tidak pernah puas akan apa yang sudah dimilikinya, dan korupsi menunjukan sifat egois dari manusia itu sendiri, karena ia tidak mau berbagi dan terus mengumpulkan hartanya dengan cara-cara yang tidak mulia, melanggar norma-norma yang berlaku dan menghianati kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada-nya.

  Perumusan Masalah:

 Faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang melakukan korupsi?

          Apa dampak dari tindakan korupsi kepada negara, dan rakyat indonesia?

          Bagaimana cara menanggulangi aksi korupsi yang telah terjadi di indonesia?

Tujuan Penulisan:

            Tujuan dari penulisan makalah ini kami ingin memberikan pengetahuan secara umum kepada khalayak umum mengenai bahaya tindakan korupsi yang menggerogoti pemerintahan Indonesia yang mengakibatkan kesengsaraan kepada masyarakat. Antara lain :

     Untuk mengetahui apa saja yang membuat seseorang melakukan korupsi,

    Untuk mengetahui dampak dari tindakan korupsi kepada negara dan rakyat Indonesia,

    Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulani aksi korupsi yang telah terjadi di Indonesia.

Bab 2

Isi:

 Sejarah Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.

Sejarawan di Indonesia umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda (Amtenaren dan Binenland Bestuur) maupun pemerintah Hindia Belanda sendiri. Sejarawan lebih tertarik pada pengkajian sejarah politik dan sosial, padahal dampak yang ditimbulkan dari aspek sejarah ekonomi itu, khususnya dalam “budaya korupsi” yang sudah mendarah daging mampu mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala lokal yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan maupun skala besar yaitu sistem dan pola pemerintahan di Nusantara ini. Sistem dan pola itu dengan kuat mengajarkan “perilaku curang, culas, uncivilian, amoral, oportunis dan lain-lain” dan banyak menimbulkan tragedi yang teramat dahsyat.

Era Sebelum Indonesia Merdeka

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kita dapat menyirnak bagaimana tradisi korupsi berjalin berkelin dan dengan perebutan kekusaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekusaan: Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain), Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadfnya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia.

Umumnya para Sejarawan Indonesia belum mengkaji sebab ekonomi mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah lebih luas dibahas, namun motif ekonomi – memperkaya pribadi dan keluarga diantara kaum bangsawan – belum nampak di permukaan “Wajah Sejarah Indonesia”.

Faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan tindak korupsi

          Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga banyak dibagi menjadi banyak bagian-bagian pemerintahan pusat dan daerah. Dengan sistem pemerintahan seperti itu, kadang dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin yang rakus untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan peluang kelemahan dalam sistem pemerintahan.

            Tindakan korupsi semakin merajalela dan menggila di indonesia dikarenakan sistem pengawasan yang tidak baik dan masih banyak kelemahan di dalam nya. Korupsi adalah perbuatan atau tindakan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Indonesia termasuk Negara terkorup di dunia, Indonesia termasuk Negara terkorup ke tiga di dunia.  Banyak aspek segi kehidupan yang terjerat dengan kasus korupsi karena ada berbagai macam penyebab korupsi dalam  kehidupan, diantaranya penyebab itu adalah:

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, seperti :

    1.Sifat tamak/rakus manusia

    Korupsi, kejahatan seseorang  yang rakus. Merasa kurang dengan apa yang dimilikinya (serakah).dan mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya dirinya.

    2.Moral yang kurang kuat

    Moral yang kurang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari siapa saja.

    3.Gaya hidup yang konsumtif

    Perilaku konsumtif jika tidak seimbang dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seorang untk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya. Salah satu tindakan itu adalah korupsi.

    4.Aspek sosial

    Dorongan keluarga . karena lingkungan kelargalah yang sangat kuat memberikan dorongan  bagi orang untuk korupsi.

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh faktor di luar perilaku

    1.Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

    Pada umumnya jajaran menejemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum dalam organisasi.

    2.Aspek ekonomi

    Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Sehinggadapat menyebabkan keterdesakan yang dapat membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

    4.Aspek politis

    kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan Negara sebagai sesuatu lembaga yang diorganisasikan secara politik,melali lembaga-lembaga yang dibentuknya.dengan demikian instailitas politik, kepentingan politis, mempertahankan kekuasaan kekuasaan sangat potensial.

    5.Aspek organisasi

    Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar,  kurang memadainya system akuntabilitas, kelemahan system pengendalian manajemen dan, lemahnya pengawasan.

    Yang paling membuat seseorang melakukan korupsi adalah faktor ekonomi seperti kurangnya penghasilan dalam kehidupan, atau banyak kebutuhan yang ingin dipenuhi tetapi tidak memilikinya dana, sehingga berpikiran untuk memenuhi kebutuhan itu mereka melakukan tindak korupsi.

Dampak dari korupsi kepada negara dan rakyat indonesia

                Korupsi memang memberikan banyak sekali dampak buruk dan kerusakan ke dalam Negara Indonesia yang akan memberikan imbas kepada pemerintah dan rakyat, Untuk itu maka perlu untuk diketahui, bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan berbagai dampak di banyak bidang diantaranya.

a. Bidang Ekonomi

  1. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chetwynd et al (2003), korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing.

  2. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Sehingga, kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat mengalami penurunan. Layanan publik cenderung menjadi ajang ‘pungli’ terhadap rakyat. Akibatnya, rakyat merasakan bahwa segala urusan yang terkait dengan pemerintahan pasti berbiaya mahal.

3. Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang terjadi justru sebaliknya, korupsi akan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

b. Bidang Kesejahteraan Rakyat

  1. Korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Akibatnya, Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan masyarakat.

  2. Korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang. Akibatnya, muncul fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa percaya, baik antar sesama individu, maupun terhadap institusi negara. Perasaan aman akan berganti dengan perasaan tidak aman (insecurity feeling). Inilah yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai libaasul khauf (pakaian ketakutan). Terkait dengan hal tersebut, Uslaner (2002) menemukan fakta bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat ketidakpercayaan dan kriminalitas yang tinggi pula. Ada korelasi yang kuat di antara ketiganya.

Dampak Korupsi Bagi Rakyat Miskin

Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut ; harga-harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi ; biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah.Sesungguhnya korupsi memiliki beberapa dampak yang sangat membahayakan kondisi perekonomian sebuah bangsa. Dampak-dampak tersebut antara lain:

Pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chetwynd et al (2003), korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing. Mereka mencontohkan fakta business failure di Bulgaria yang mencapai angka 25 persen. Maksudnya, 1 dari 4 perusahaan di negara tersebut mengalami kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap tahunnya akibat korupsi penguasa. Selanjutnya, terungkap pula dalam catatan Bank Dunia bahwa tidak kurang dari 5 persen GDP dunia setiap tahunnya hilang akibat korupsi. Sedangkan Uni Afrika menyatakan bahwa benua tersebut kehilangan 25 persen GDP-nya setiap tahun juga akibat korupsi.Yang juga tidak kalah menarik adalah riset yang dilakukan oleh Mauro (2002).

 

Kedua, korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Sehingga, kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat mengalami penurunan. Layanan publik cenderung menjadi ajang ‘pungli’ terhadap rakyat. Akibatnya, rakyat merasakan bahwa segala urusan yang terkait dengan pemerintahan pasti berbiaya mahal. Sebaliknya, pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, maka layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.

Ketiga, sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang terjadi justru sebaliknya, korupsi akan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Terkait dengan hal ini, riset Gupta et al (1998) menunjukkan bahwa peningkatan IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan koefisien Gini sebesar 5,4 poin. Artinya, kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan semakin melebar. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya aliran dana dari masyarakat umum kepada para elit, atau dari kelompok miskin kepada kelompok kaya akibat korupsi.

Keempat, korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Terkait dengan hal tersebut, Uslaner (2002) menemukan fakta bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat ketidakpercayaan dan kriminalitas yang tinggi pula. Ada korelasi yang kuat di antara ketiganya. Yaitu:

1. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal,

2. Korupsi dpat memprsulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan,

3. Korupsi merugikan rakyat luas dan menguntungkan salah satu pihak yaitu pemberi sogok.

Faktor Penyebab Korupsi Sulit Diberantas Dan Penanggulangan nya

Indonesia adalah negara berkembang yang masyarakatnya masih banyak berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun saat ini angka kemiskinan terus berkurang, namun tetap saja jumlahnya masih sangat banyak. Menurut badan pusat statistik (BPS) tahun 2016, penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau kurang lebih 10, 80 6% dari jumlah total penduduk Indonesia.

Angka tersebut tentu saja bukan sebuah angka yang kecil. Ada banyak faktor mengapa kemiskinan di Indonesia sulit dientaskan. Salah satu penyebabnya adalah karena tindak korupsi yang masih terus merajalela dan dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun non pemerintah mulai dari atas hingga yang paling bawah.

Tindakan tidak terpuji berupa korupsi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menyebabkan rakyat menjadi kehilangan kesejahteraan, melainkan korupsi juga dapat menyebabkan penyalahgunaan jabatan, hilangnya rasa percaya kepada pejabat pemerintahan, sehingga menyebabkan ekonomi di Indonesia sulit berkembang.

Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan kebiasaan buruk korupsi. Namun tampaknya, hasilnya belum begitu memuaskan. Lalu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan korupsi begitu sulit diberantas?

1. Kurangnya transparansi

Saat ini, salah satu penyebab korupsi masih sulit untuk di berantas adalah karena kurangnya transparansi dalam berbagai hal mulai dari aliran dana, penggunaan dana, hingga pemilihan pejabat di negara ini kadang-kadang juga tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

2. Gaji yang rendah

Sejak dahulu hingga saat ini, faktor gaji yang rendah adalah penyebab utama mengapa banyak pejabat terutama pejabat negara yang berusaha untuk memperkaya diri dan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun saat ini pemerintah sudah berusaha untuk menaikkan gaji pegawai negeri, namun tetap saja, beberapa diantaranya masih merasa belum cukup dengan gaji yang ada. Gaya hidup dan kebutuhan yang terus meningkat adalah alasan mengapa kebutuhan akan uang semakin mendesak.

3. Sifat serakah

Jika gaji sudah naik, namun masih tetap korupsi, maka bisa dipastikan salah satu penyebabnya adalah karena sifat tamak atau serakah. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya masih banyak faktor penyebab mengapa seseorang berubah menjadi serakah, salah satunya adalah karena kurangnya iman dan taqwa di dalam hatinya.

4. Hukuman yang ringan

Di Indonesia, koruptor masih dihukum dengan hukuman yang rasanya jauh dari kata setimpal. Hal tersebut tentu saja membuat para koruptor tidak menjadi jera untuk melakukan aksinya. Seandainya, hukum di Indonesia bisa memberatkan para koruptor, mungkin saja korupsi akan jauh berkurang.

5. Lingkungan yang kondusif untuk korupsi

Tidak semua pejabat pemerintah memiliki kesadaran yang tinggi akan hukum, sehingga, kadang kala ada sebuah lingkungan yang justru menciptakan kondisi ideal untuk melakukan korupsi. Lingkungan tersebut biasanya adalah lingkungan yang tertutup dan kurang transparan, tidak terkontrol, atau sebuah lingkungan di mana orang-orangnya memang gemar korupsi.

6. Penegakan hukum yang belum maksimal

Di Indonesia, KPK adalah salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk memberantas korupsi. Dan di dalam tubuh KPK, walaupun tidak bisa dijamin 100% namun sebagian besarnya saat ini cukup bisa dipercaya. Sayangnya, hal sebaliknya terjadi pada penegak hukum di Indonesia dimana mereka seringkali dengan mudah disogok atau diberikan suap (korup). Sehingga, penegak hukum yang bisa disuap menyebabkan banyak penyuap (koruptor) yang tidak takut menghadapi tuntutan hukum.

7. Tidak ada pemimpin teladan

Setiap lembaga harus memiliki pemimpin yang jujur dan bisa di teladani untuk bisa memberantas korupsi. Dan sayangnya, tidak semua lembaga pemerintahan maupun swasta memiliki pemimpin yang bisa digugu dan ditiru atau paling tidak yang ditakuti atau disegani.

8. Mental korup

Mental adalah salah satu faktor yang memang sangat sulit untuk diubah. Didikan sejak kecil atau faktor lingkungan bisa menyebabkan seseorang bermental korup. Jadi walaupun sudah diberikan gaji lebih dari cukup kadang kala kebiasaan korupsi tidak begitu saja bisa dihilangkan.

9. Kurangnya iman dan taqwa

Iman dan taqwa merupakan benteng terakhir untuk mencegah korupsi. Namun sayangnya, saat ini semakin banyak orang yang tidak mengenal agamanya atau bahkan enggan belajar agama. Sehingga keimanan dan ketaqwaan mereka terus merosot.

10. Tidak membudayakan malu

Dalam agama Islam, malu sebagian dari iman. Tanpa adanya malu, akan banyak hal negatif yang kita lakukan. Salah satunya adalah korupsi. Hilangnya budaya malu menyebabkan korupsi lebih sulit lagi untuk diberantas.

itulah beberapa faktor penyebab mengapa korupsi di Indonesia masih sulit diatasi. Namun yang jelas semoga Indonesia bisa bebas dari korupsi di masa yang akan datang. Tentunya agar masyarakat bisa hidup dengan lebih nyaman dan lebih sejahtera.

Cara Untuk Menanggulangi korupsi

            pemerintah Indonesia berupaya keras dengan melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia:

1. Upaya Pencegahan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh permerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya:

1. Penanaman Semangat Nasional

Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diksusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka

Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut.

Jika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penemerimaan aparatur negara tapi masyarakat masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat maupun oknum pemerintah.

3. Himbauan Kepada Masyarakat

Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.

4. Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupa mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja melain juga secara lahir batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyakarat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

5. Pencatatan Ulang Aset

Pencatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ini, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelurusan asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.

Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock therapy pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

3. Upaya Edukasi

Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.

Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.